Sejarah Kota Bandung dimulai antara akhir 1808 dan awal 1809 ketika Bupati ke-VI Bandung RA. Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak (Dayeuhkolot) mendekati bakal ibu kota baru.
Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir. Tak lama berselang pindah lagi ke Kampung Bogor, kini Kebon Kawung seputar lahan Gedung Pakuan.
Waktu itu, untuk kelancaran menjalankan tugasnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pos (Grote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan sekira 1.000 km.
Di wilayah Bandung dan umumnya Priangan, Grote Postweg mulai dibangun medio 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang ada.
Di Kota Bandung, ruas jalan raya itu kini bernama Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan Ahmad Yani – Jalan AH. Nasution, kemudian ke Sumedang dan seterusnya.
Melalui surat tanggal 25 Mei 1810, Daendels meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibu kota kabupaten masing-masing mendekati Jalan Raya Pos.
Bandung ke daerah Cikapundung dan Parakanmuncang ke Andawadak (kini Tanjungsari) agar pejabat kolonial mudah mendatangi kantor bupati.
Bupati Bandung RA Wiranatakusumah II (Dalem Kaum), pendiri Kota Bandung, memprakarsai dan memimpin pembangunan kota ini.
Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung melalui besluit (surat keputusan) Pemerintah Hindia Belanda tanggal 25 September 1810 yang kemudian diabadikan sebagai Hari Jadi Kota Bandung (HJKB).
Status dan fungsi Kota Bandung hingga pertengahan tahun 1864 adalah ibu kota Kabupaten Bandung yang sepenuhnya diperintah Bupati RA Wiranatakusumah II (1794-1829), RA Wiranatakusumah III (1829-1846) dan RA Wiranatakusumah IV (1846-1874).
Pada masa pemerintahan Bupati RA Wiranatakusumah IV, tepatnya 7 Agustus 1864, Kota Bandung ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan Priangan menggantikan Cianjur yang rusak berat akibat letusan Gunung Gede.
Dengan begitu, di Kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan kabupaten (tradisional) dan pemerintahan karesidenan (kolonial).
Gemeente
Dualisme ini berlangsung hingga Kota Bandung berubah status menjadi kota pemerintahan otonom yang disebut gemeente (kotapraja) pada 1 April 1906.
Waktu itu, Gemeente Bandung dibentuk pada masa Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati RAA Martanegara (1893-1918).
Adapun, dalam catatan sejarah Kota Bandung, EA. Maurenbrecher menjabat sebagai wali kota Bandung (ex-officio) pertama dengan masa jabatan hanya satu tahun, yaitu 1906 hingga 1907.
Dengan berdirinya gemeente, di Kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan, yaitu kabupaten, karesidenan, dan gemeente yang lebih dominan.
Sejak 1 Oktober 1926, Pemerintah Hindia Belanda mengubah sebutan gemeente menjadi stadsgemeente (kota).
Beralih kekuasaan, pada masa pendudukan Jepang (Maret 1942 – 14 Agustus 1945), Pemerintah Kota Bandung disebut Bandung Shi.
Pasca-Indonesia merdeka, sebutan Pemerintah Kota Bandung berubah-ubah, mulai dari dari kotapraja, kotamadya, kotamadya daerah tingkat II, dan Pemerintah Kota Bandung sejak 1999 sampai saat ini.*
Foto: Balai Kota Bandung (KITLV)
Bidik juga:
